Hudan Nasihin, Ketua Pemuda Muhammadiyah Pamekasan saat menggelar kesepakatan penolakan pembahasan Rancangan RUU HIP bersama Bupati Pamekasan. (Foto: Akhmad Syafi'i/TIMES Indonesia)
Hudan Nasihin, Ketua Pemuda Muhammadiyah Pamekasan saat menggelar kesepakatan penolakan pembahasan Rancangan RUU HIP bersama Bupati Pamekasan. (Foto:Agus/Suryamu.com)

PAMEKASAN-Pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan menyatakan sikap menolak pembahasan

rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila (RUU HIP). Rabu (8/7/2020).

Penolakan pembahasan rancangan RUU HIP tersebut dari Pemuda Muhammadiyah juga disetujui dari Bupati Pamekasan Baddrut Tamam di Pendopo Ronggo Sukowati Pamekasan.

Hudan Nasihin, selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Pamekasan, mengatakan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah telah mengkaji dengan seksama tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila.

“Pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah  menemukan bahwa materi RUU HIP banyak yang bertentangan dengan UUD 1945,”ungkap Hudan.

Hudan, juga mengatakan bahwa pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah berpendapat bahwa RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasan serta tidak perlu diganti nama.

Pertama, Menurut Hudan secara hukum kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara sudah sangat kuat, sudah berlandaskan perundang-undangan Pancasila yang diatur dalam TAP MPRS nomor XX/1966 juncto TAP MPR nomor B/1973.TAP MPR nomor IX/1978.

Kedua, rumusan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945.

Ketiga, kedudukan badan pembina ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor 7/2018 sudah sangat kuat.

Keempat, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah tetap konsisten mengawal keputusan PP. Muhammadiyah dalam pernyataan pers surat nomor 09/per/1.0/2020.

Maka dari itu, kata Hudan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan menyatakan menolak dengan tegas proses pembahasan RUU HIP.

Selanjutnya, Pimpinan Muhammadiyah meminta kepada pimpinan DPR RI agar mencabut RUU HIP. Jangan diganti nama, kami meminta di cabut.

“Selebihnya, kami mengajak kepada DPRD dan Bupati Pamekasan selaku pemangku kebijakan agar bersama-sama menolak dan mencabut proses RUU HIP,”lanjut Hudan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here