News Politik

SPIRITUAL CAPITAL DAN POLITIK

Redaksi Suryamu | Minggu, 11 Februari 2018 - 09:21:18 WIB | dibaca: 118 pembaca

Oleh: Thontowi Jauhari

Saya terinspirasi buku Danah Zohar & Ian Marshall, “Spriritual Capital : Memberdayakan SQ di Dunia Bisnis”. Hermawan Kartajaya dalam kata pengantar buku tersebut menyatakan : “Buku ini luar biasa! Tak henti-hentinya saya terkagum-kagum begitu membacanya halaman per halaman.”. Kekaguman Herwaman tersebut, setidak-tidaknya ada dua hal yang relevan untuk penulis paparkan disini.
Pertama, halaman yang menunjukkan piramida Maslow yang dibalik. Hermawan terkejut mengetahui bahwa Abraham Maslow sebelum meninggal sempat menyesal dan merasa piramida kebutuhan manusia yang dibuatnya ternyata terbalik. Maslow merasa piramidanya membuat orang menjadi tamak karena hanya mengejar basic needs. Padahal jika kita memenuhi aktualisasi diri dulu, basic needs itu akan terpenuhi dengan sendirinya.
Kedua, spiritual itu bukanlah masalah agama atau sistem kepercayaan apa pun. Spiritualitas menyangkut sesuatu yang universal, yaitu values, meaning dan purpose dalam hidup manusia yang tidak tergantung agama apapun yang dianut seseorang.
Menurut penulis buku tersebut, memberdayakan spiritual capital (modal spiritual) di dunia bisnis ternyata lebih bermakna, menguntungkan dan sustainable (berkelanjutan). Unsur spiritual dalam diri manusia membuat kita bertanya mengapa kita mengerjakan sesuatu dan membuat kita mencari cara-cara yg secara fundamental lebih baik untuk melakukannya. Unsur spiritual itu membuat kita ingin agar hidup dan upaya kita memiliki arti.
Yang menjadi permasalahan, jika saja dunia bisnis dapat diberdayakan dengan spiritual capital, padahal kelahiran bisnis sejak dari sono-nya telah diorientasikan untuk memaksimasi keuntungan (profit ), mengapa spiritual capital tidak digunakan untuk memberdayakan dunia politik? Bukankah, dunia politik sebenarnya lebih dekat dengan spiritualitas, karena dunia ini hadir untuk memaksimasi kesejahateraan untuk publik ?
***
Menilik kehidupan politik kenegaraan bangsa ini, setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan mendekati 72 tahun yang lalu, menjadi pertanyaan yang serius untuk dijawab, mengapa Negara yang gemah ripah loh jinawi, alias kaya raya tentang kekayaan alam, baik berupa hutan, tambang minyak, emas, timah, tanah subur dan sebagainya, namun kondisi kesejahteraan rakyat secara umum masih memprihatinkan ? Bahkan, ketika era reformasi lahir karena adanya krisis kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara ketika itu, kemudian liberalisasi politik dilakukan sebagai solusi atas krisis kepercayaan tersebut, namun hingga usianya yang ke-20 tahun, perubahan nasib rakyat mengapa tidak kunjung datang? Bahkan, datangnya era reformasi yang sejatinya adalah untuk mengoreksi secara total perilaku korup pemerintahan Orde Baru, namun faktanya korupsi kini justru semakin menyebar dan merajalela ?
Jawaban yang patut disampaikan atas kondisi tersebut, adalah karena adanya kesalahan paradigma para pelaku politik. Para politisi (baca : pelaku politik) yang semestinya menjadi pengusung cita-cita bersama dalam kehidupan negara, namun senyatanya telah terjadi disorientasi. Mereka tidak lagi memaknai dunia politik sebagai dunia pengabdian untuk orang banyak, namun orientasinya justru terbalik, mengejar kekuasaan untuk memperoleh keuntungan sesaat bagi diri-sendiri, keluarga dan kelompoknya.
Dalam teori Maslow, motivasi-motivasi terkait dengan perilaku tersebut masuk katagori deficiency needs(sandang, pangan dan rasa aman), atau disebut kebutuhan manusia tingkat rendah, kebutuhan-kebutuhan yang juga dimiliki hewan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut pada hakekatnya tidak membawa kita pada level manusia-utuh. Motif-motif dan nilai-nilai sempit tersebut, kata Ian Marshall, akan berimplikasi pada menipisnya berbagai sumber daya, sikap mengabaikan, tamak dan rakus. Dengan demikian, menimbulkan ancaman terhadap generasi-generasi masa depan, rasa hampa-makna, dan stress berat yang disebabkan olehnya.
Implikasi selanjutnya, kita hidup dalam sebuah budaya yang dibelit oleh kepentingan-diri yang korup, yg disulut oleh ketidakpercayaan. Francis Fukuyama menyebutnya mistrust society. Posisi budaya politik amoral yang dikendalikan oleh kepentingan-diri dan keserakahan semacam itu akan memerosotkan standar moral masyarakat secara keseluruhan.
***
Pencerahan politik, dengan melakukan perubahan paradigma politik yang selama ini diamalkan dan memberdayakan spiritual capital dalam dunia politik, adalah langkah yang mestinya dilakukan oleh para politisi, jika ambisi perbaikan nasib bangsa dan rakyat itu memang masih menjadi bagian dari impian bersama para pelaku pemerintahan.
Langkah tersebut adalah, menempatkan nilai-nilai, aktualisasi diri dan jiwa pengabdian, melampaui kepentingan-kepentingan sesaat. Kebutuhan publik mesti didahulukan dan diutamakan. Dengan demikian, berpolitik selalu menempatkan tujuan dan strategi dalam konteks makna dan nilai yang lebih luas. Mereka mesti memikir-ulang tujuan-tujuannya dan merekontekstualisasikan efek-efeknya.

Dengan demikian, berpolitik tidak sebatas apa kata D Laswell: who gets what, when and how. Kecenderungan berpolitik mengikuti Laswell hanya akan menjerumuskan orang pada kerakusan dan ketamakan. Perlu penambahan kata Why, yang berarti memasukkan unsur motivasi. Disinilah Nabi Saw pernah bersabda : "setiap pekerjaaan (diterima Allah atau tidak) tergantung dari niatnya."Niat kita apa sih terjun di dunia politik ? Wallahu a’lam.

Alumnus Magister Ilmu Politik Undip dan anggota LHKP-PWM Jateng.










Komentar Via Website : 4
Obat Lambung Bocor Tanpa Operasi
28 Februari 2018 - 12:40:17 WIB

Alhamdulillah https://goo.gl/3VSgyS
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)